HARIAN PONOROGO – Pendidikan tingkat dasar di Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur, tengah menghadapi persoalan pelik. Sebanyak 20 persen kursi kepala sekolah SD di Bumi Reog kosong, atau sekitar 111 sekolah.
Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ponorogo, Nurhadi Hanuri, mengatakan bahwa kondisi ini saban tahun selalu terjadi. Hal ini disebabkan oleh banyaknya kepala sekolah yang memasuki masa pensiun.
“Memang fluktuasi kekosongan kepala sekolah selalu terjadi setiap tahun,” kata Nurhadi, Sabtu (16/12).
Nurhadi mengungkapkan bahwa minat guru untuk mengikuti seleksi jabatan kepala sekolah masih rendah. Hal ini menjadi salah satu faktor penyebab kekosongan kursi kepala sekolah.
“Di Kecamatan Sawoo misalnya, dari 10 yang kosong, hanya dua yang bisa kami isi karena kekurangan calon,” terangnya.
Untuk mengatasi persoalan ini, Dindik Ponorogo telah menggulirkan sejumlah program. Salah satunya adalah merekomendasikan penempatan kepala sekolah di wilayah masing-masing.
Selain itu, Dindik juga mendorong guru mengikuti program guru penggerak yang menjadi salah satu pintu masuk jabatan kepala sekolah.
“Lewat guru penggerak bisa, tapi tetap ikuti regulasi seperti golongan dan pangkatnya harus sesuai juga. Tapi tetap kami dorong guru agar mau ikut seleksi jabatan ini,” jelas Nurhadi.
Kekosongan kursi kepala sekolah dikhawatirkan akan menurunkan kualitas layanan pendidikan. Sebab, kepala sekolah yang merangkap jabatan akan memiliki beban kerja yang lebih berat.
“Kewenangan plt tentu lebih minim, jadi kinerjanya tidak maksimal,” kata Nurhadi.
